peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri: D. peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 14. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di Kota Semarang. Hidup di Kota. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2004 Nomor 9); 16. WALIKOTA PALANGKA RAYA, PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANGBandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, ketentuan retribusi pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. . DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG MASTERPLAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. Profil. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. menjalankan. (2) Tujuan Sistem E-Billing adalah untuk : a. penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. menetapkan lokasi TPS,. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanandalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Mengenai ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini yaitu pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan. Walikota adalah Walikota Surakarta. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan menuju. ). Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang. PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan. tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar. pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Surakarta yang lebih baik. 9. June 14, 2010. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus TPA Klotok Kota Kediri) ABSTRAKSI Aditya Riswana, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, September 2013, “IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH KOTA. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan (1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiriatas: a. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN. bertanggungjawab dalam bidang persampahan dan kebersihan di Kota Makassar. Belum ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir. Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kebersihan perlu diatur dan disesuaikan kembali; b. PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 20097 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANJUNGPINANG, Menimbang : a bahwa dalam penanganan masalah persampahan dan segala. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004; 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Surabaya dalam mengelola TPA Benowo menurut teori Implementasi Merilee S. 100. bahwa untuk mendukung keberhasilan pengelolaan kebersihan / pelayanan persampahan diperlukan biaya dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kabupaten Kendal; c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140);. Namun, 23. Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung; Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Berikut akan dijelaskan gambaran umum pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung berdasarkan lima aspek pengelolaan sampah yaitu aspek kelembagaan, aspek peraturan, aspek pembiayaan, aspek teknik operasional, dan aspek peran masyarakat. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kerangka Pemikiran Nomor 4 Tahun 2011DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Menimbang : a. Walikota adalah Walikota Bau-Bau; 3. 2. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul di jalan, tempat-tempat tertentu dan fasilitas umum ; b. bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman. (2) Pengelolaan kebersihan meliputi : a. Hal ini ditandai masih adanya sisa sampah yang tidak terangkut sebesar 368,62 M3 atau 12,81% per harinya. ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Magelang Mengingat : 1. 07 tahun 2006 yang berisi tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Manado, beserta sanksi terhadap pelanggaran. Abstract. 4. Siti Rachmah, Implementasi Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas…. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018. 22 tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan. 8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang. 1 Tahun 2016, LD Tahun 2016 No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan. Hal tersebut disebabkan karena masalah limbah semakin meningkat dan tersebar luas di semua sektor. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Berita Resmi Kota Yogyakarta) Nomor : 11 Tahun 2002 Seri: C ----- PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 18 TAHUN 2002 (18/2002) TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya; 2. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 6. 5 Tahun 2014 Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. umy. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1). Petugas Kebersihan sering kali mendapatkan sampah yang berserakan di jalan juga di parit-parit dikarenakan tidak diketahui siapaditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Magelang Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang PembentukanPersampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 7. Pada Prinsipnya Permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kota Manado yang menjadi isu masalah PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG, Menimbang: a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang. Pemkot Bandung Dorong Seluruh Perkantoran Pemerintah Bebas Sampah. Adanya peraturan yang bersifat lokal yang dapat mengikat semua pengelolaan sampah oleh masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mengelola sampah. PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Perubahan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan,. 102. UU No. Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,. BAB. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota yang sehat dan bersih dari sampah yang cenderung bertambah volume, jenis dan. Bupati adalah Bupati Langkat. c. Raya. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Kelurahan berkewajiban mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan di wilayah Kelurahan masing-masing dengan membentuk Satuan Tugas. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang. 1, TLD. Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; danJumat, 13 mei 2016 pelaksanaan sidang pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yang terjaring saat Yustisi Kebersihan Oleh Tim Yustisi Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam yang dibentuk melalui SK Walikota Batam, adapun pelanggar melakukan LARANGAN pasal 64 ayat (1) huruf. Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Tarakan mempunyai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketertiban dan Kebersihan Kota. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DUMAI TAHUN 2020-2021 Oleh : Raisa Hakim Nasution Email : raisa. 15. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan pasal 20 Perda Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun. RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor: 28 Tahun. di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Penyelenggaraan Kebersihan; Mengingat: 1. Mengingat : 1. Kewajiban dan larangan;DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pasal. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan WALIKOTA MAKASSAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006. 4. menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sanitasi; Mengingat : 1. Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati tentang Tahapan Pemberian Izin, Perbup No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang. Seluruh peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. bahwa guna dapat mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan Budaya khususnya Budaya Bersih, perlu ditetapkan Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Di Kota Denpasar; b. Mengingat : 1. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten. Untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Oneng Nurul Bariyah Universitas Muhammadiyah Jakarta E-mail: noer_fai@yahoo. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ; 2. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan20. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Kelurahan berkewajiban mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan di wilayah Kelurahan masing-masing dengan membentuk Satuan Tugas. Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN. tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan WALIKOTA MAKASSAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tangerang. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33); 11. 2. B. Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah; PENDAHULUAN Ketika jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. 3. Pasal 4. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota d bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan Dalam Daerah Kotamadya Tingkat II Padang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; e. Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah oleh DKP Kota Samarinda belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi. Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 6. Dokumen Hukum. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 24. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pasal 3. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan. 11. agustina. PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BAB I. Walikota adalah Walikota Cirebon. Pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH. Kegiatan pengelolaan Peraturan daerah yang. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Bandung telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005; 54 Unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu: 1. 1 Tahun 2018, BD Tahun 2018 No. Berdasarkan data Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 Lampiran II, setengah dari Rp 559 miliar anggaran kebersihan Kota Medan dihabiskan untuk listrik, air, dan komunikasi. Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. Daerah adalah Kota Surakarta. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Bandung telah. Pengelolaan sampah dan masalah kebersihan di Kota Metro sudah sering kali menjadidan kebersihan di Kota Serang, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Serang, perlu disesuaikan; d. 3. Tidak lebih dan tidak kurang. 31. Hadji Booejasin secara umum masih belum sesuai dengan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Opersional Kebersihan sesuai dengan tugas dan. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA TASIKMALAYA. bahwa terhadap pelayanan persampahan oleh pemerintah daerah, sesuai. Peraturan Daerah No. mekanisme pengelolaan sampah di Kota Cilegon yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, beum terlaksananya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012. 1 Profil Layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dua kali mengalami. Dalam kasus pertentangan antara Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Retribusi diharapkan dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dalam penyiapan sarana dan prasarana persampahan yang memerlukan biaya tidak. Begitu pula dengan peraturan mengenai. 1. 3. (2) Pengelolaan kebersihan meliputi : a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pasal 18. kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang. 750 m3 dengan. “Terbukti di lapangan, pengguna. 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau; 2. c. d bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan Dalam Daerah Kotamadya Tingkat II Padang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah; 10. PEMERINTAH KOTA MAGELANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang : a. DKP mempunyai tugas pokok3 10. 15.